Rapat koordinasi Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Daerah Istimewa Yogyakarta bukan sekadar forum bulanan. Melainkan jembatan strategis antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Di tengah derasnya arus informasi digital, peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai simpul komunikasi antara warga dan pemerintah menjadi semakin vital.
Melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Kamis siang (26/6/2025) seluruh elemen KIM dari berbagai kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta menyatukan visi dan strategi demi meningkatkan literasi informasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Edy Sugiharto menuturkan bahwa pihaknya menempatkan KIM sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan program, kebijakan, dan edukasi publik. Rapat koordinasi menjadi sarana untuk memperbarui arah kebijakan komunikasi publik sekaligus mengevaluasi efektivitas kerja KIM di lapangan. Menurutnya, dalam rapat ini, peserta dapat menyuarakan tantangan dan aspirasi dari komunitas akar rumput.
“Dialog dua arah inilah yang menguatkan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola informasi publik,” ucapnya.
Di era digital yang rawan disinformasi, KIM berperan sebagai penjaga gerbang informasi di lingkup lokal. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kapasitas anggota KIM dalam memilah, mengolah, dan menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Literasi digital menjadi isu krusial yang diangkat, mengingat masih banyak warga yang terpapar hoaks karena minimnya akses dan kemampuan literasi media. Karenanya, masyarakat perlu diajak untuk lebih kritis dan aktif dalam mengonsumsi maupun memproduksi informasi.
Sementara, Ketua FKIM DIY, H. Suripto mendorong dan membuka peluang kolaborasi antar Kelompok Informasi Masyarakat lintas wilayah. Termasuk pertukaran praktik baik, inovasi media komunitas, hingga pengembangan konten kreatif berbasis lokal. Banyak kelompok yang telah berhasil mengelola kanal informasi mandiri seperti buletin desa, media sosial, hingga radio komunitas. Keberhasilan tersebut menjadi inspirasi bersama dalam merancang program kerja yang adaptif dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dari sisi pembangunan daerah, keberadaan KIM memperkuat prinsip partisipatif. Warga tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah pembangunan berbasis informasi. Dalam forum koordinasi ini, para pegiat informasi didorong untuk terus berperan aktif dalam pemantauan program pemerintah, hingga penanggulangan isu-isu strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
“Peran ini memperlihatkan bahwa literasi informasi berkaitan erat dengan kualitas demokrasi lokal,” ujar H. Suripto.
Harapannya, Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika di masing-masing kabupaten/kota diperlukan ketegasan komitmennya dalam mendukung penguatan kelembagaan KIM. Rapat koordinasi menjadi ajang distribusi kebijakan baru, seperti pengembangan sistem data KIM digital, pengakuan kelembagaan, hingga skema pendanaan dan pelatihan. Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme KIM serta memperluas jangkauan mereka ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau media arus utama.
Momentum rapat koordinasi ini pun menjadi langkah awal menuju revitalisasi gerakan informasi masyarakat berbasis komunitas. Sekaligus menegaskan bahwa KIM bukan hanya alat sosialisasi program, melainkan wadah penguatan kapasitas warga untuk menjadi pelaku utama literasi dan transformasi sosial di daerahnya masing-masing.
“Di tangan para pegiat informasi komunitas inilah, harapan akan masyarakat yang melek informasi, berdaya secara digital, dan aktif dalam pembangunan daerah dapat terus dijaga dan diwujudkan bersama,” pungkas H. Suripto. *(Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)*
